oleh

Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum: Ada Oligarki Elite Politik Ingin Mengamankan Kekuasaan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dia menjelaskan, bahwa para elite politik di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah nyaman dengan posisinya saat ini.

Sehingga, situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

© screenshot Bivitri Susanti

“Sudah nyaman sekali posisinya sekarang menurut saya semua itu. Maka tentu saja presiden dalam situasi ini menjadi status quo, untuk mereka lebih baik (presiden) tak diganti karena jaringannya sudah rapi,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden’, Minggu (27/6/2021).

Baca Juga:  Presiden Bawa Anak Cucu, dan Mantu ke Luar Negeri, Ini kata DPR

Bivitri memaparkan, oligarki tak akan pernah puas dan akan terus mengamankan kekuasannya.

Dia mencontohkan soal bagi-bagi jabatan yang kerap dilakukan pemerintah saat ini.

Misalnya penunjukkan calon duta besar (dubes) dan komisaris sebuah perusahaan BUMN yang merupakan orang terdekat dari penguasa.

“Tak hanya dubes, komisaris juga menjadi alat untuk membagi-bagi keuntungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Undang-Undang (UU) sebagai produk kebijakan pemerintah juga menunjukkan peranan oligarki memelihara kekuasaannya.

Bivitri menyebut UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK merupakan hasil peranan dari oligarki politik.

Baca Juga:  Diundang ke Istana, HMI Sampaikan 10 Komitmen Kepada Jokowi

“Kita zoom out, kita lihat apa yang tengah terjadi maka kita akan bisa melihat oligarki inilah yang sedang mengontrol pelaksanaan kekuasaan negara ini sekarang,” pungkasnya. (tribun)

Komentar

Berita Lainnya