HomeSkandalKorupsi

Sorot Korupsi Oknum Pejabat di Luwu Timur, AMPERA Akan Gelar Unjuk Rasa

Sorot Korupsi Oknum Pejabat di Luwu Timur, AMPERA Akan Gelar Unjuk Rasa

MAKASSAR, SUARADEWAN.com — Organisai Sosial Kemasyarakatan pemuda yang tegabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) akan menggelar aksi unjuk rasa menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Luwu Timur-Sulsel yang mandek di tengah jalan.

Hal tersebut disampaikan langsung Abdul Aziz Gaffar selaku Ketua AMPERA kepada media ini. Sebab menurutnya penegakan supremasi hukum tengah mandek sebab telah dilaporkan sejak 2017 lalu, utamanya terkait dengan kasus yang diduga menjerat dua kepala Dinas di Luwu Timur.

“Status tersangka yang melilit Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, La Besse sudah berjalan empat tahun. La Besse ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Luwu Timur pada 7 Februari 2017 lalu yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah sebesar Rp23 ribu bagi guru dan siswa untuk mengecek golongan darah,” kata Abdul (27/6).

Sebagai informasi, Selain La Besse yang ditetapkan tersangka sebab mengeluarkan surat rekomendasi ijin cek golongan darah plus pembuatan ID Card siswa dan guru serta pegawai, pihak rekanan dari Arta Global Medika (AGM) Palopo Agus Setiawan juga ikut pula ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:  Benny K Harman: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Harus Ditangani dengan Serius

Akibat dari perbuatannya, keduanya dikenakan pasal 5, 11, 12 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam UU nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya, dihukum paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dengan denda minimal Rp20 juta dan maksimal Rp200 juta, sebagaimana diungkapkan langsung Ketua Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Luwu Timur Kompol Armin Anwar kala itu.

Namun kasus berjalan di tempat. Prihatin dengan kondisi tersebut, pihaknya AMPERA akan mendatangi KPK dan Mabes Polri Kamis depan di Jakarta dalam rangka mendesak KPK maupun mabes polri untuk segera melakukan supervisi pada kasus dugaan korupsi yang menyeret dua nama kepala dinas yang sementara bergulir cukup lama di Mapolres luwu Timur.

“La Besse sampai saat ini masih terlihat menghirup udara bebas, bahkan tetap dipertahankan sebagai Kepala Dinas Pendidikan hingga saat ini,” tambahnya.

Selain La Besse yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, menurut Abdul Dinas PMD Luwu Timur juga terindikasi melakukan korupsi pada proyek pengadaan jaringan internet desa sebesar Rp. 15juta/ desa TA. 2017 yang disinyalir juga merupakan program titipan dari Dinas PMD kabupaten Luwu Timur.

Baca Juga:  Dalam Sepekan, 6 Kepala Daerah Politikus PDI Perjuangan Berurusan dengan KPK

“Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat pada proyek pengadaan jaringan internet desa yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 itu telah ditemukan adanya indikasi kerugian negara dan sudah di sampaikan ke Polres Luwu Timur, tapi sampai sekarang belum menemukan kejelasan,” tambahnya lagi.

Padahal menurutnya Pihak inspektorat kabupaten Luwu Timur telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil audit pengadaan jaringan internet desa ke polres Luwu Timur.

“Hal inilah yang menjadi keprihatinan kami, kasus telah dilaporkan dari tahun 2017, dan juga sudah ada penetapan tersangka, akan tetapi tidak ada eksekusi akhirnya, bahkan yang bersangkutan masih bebas dan masih menjabat dan memegang jabatan publik sampai saat ini,” pungkasnya. (red/ab)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0