HomeNasionalHankam

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Masjid Fatimah Az Zahra, Direktur Amir Mahmud Centre Surakarta : “Perumusan Demokrasi di Indonesia berbeda dengan Demokrasi Barat”

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Masjid Fatimah Az Zahra, Direktur Amir Mahmud Centre Surakarta : “Perumusan Demokrasi di Indonesia berbeda dengan Demokrasi Barat”

KLATEN – Direktur Amir Mahmud Centre Surakarta, Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag, mengatakan bahwa wawasan kebangsaan tanpa di dukung dengan nilai-nilai religius akan menjadi agama yang hanya berdasarkan logika cara berpikir seperti barat yakni individual dan sekulerisme.

Hal itu tidak dapat dibenarkan, karena menurutnya, perumusan demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi barat.

Penyataan tersebut disampaikan oleh Amir Mahmud, dalam kegiatan ‘Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan Nilai-Nilai Religius’ yang digelar pada 15 September 2022 di Masjid Fatimah Az Zahra tersebut diselenggarakan oleh Pengurus Takmir Mesjid sekitar Desa Temuwanggi.

“Dimana Tokoh NU dan Muhammadiyah telah merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang tepat dan Pancasila sudah final, harus difahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ucap Direktur Amir Mahmud Centre Surakarta, H. Amir Mahmud, pada Kamis, malam Jumat, 15 September 2022 di Masjid Fatimah Az Zahra Dk. Wonorejo Ds. Temuwangi Kec. Pedan Kab. Klaten.

Ia menjelaskan, bahwa pernah ada masa dimana nilai-nilai Pancasila ingin dirubah menjadi paham Komunis yaitu PKI dan ekstrim kanan Karto Suwiryo dengan mendirikan NII atau DI/TII.

“Setelah subversi muncullah adanya radikalisme dan terorisme. Terorisme bukan proyek, apabila ada statement bahwa Terorisme adalah proyek itu adalah tidak benar, jangan-jangan pihak yang melontarkan pernyataan tersebut adalah orang yang ingin merongrong ideologi Pancasila,” kata Amir Mahmud.

Baca Juga:  Bagi-Bagi Sembako Polri Sesalkan Info Sesat soal Pandemi di Tengah Warga Makassar

Jelasnya lagi, bahwa aksi terorisme di Indonesia adalah Fakta, kemunculan NII, JI, MII, JAT, JAS dan ISIS itu semua adalah produk buatan kelompok radikal.

“Tim Densus 88 atau Polri menangkap para teroris bukan karena Islamophia tetapi berdasarkan data dan alat bukti,” tutur Amir Mahmud.

Menurutnya, data Ponpes yang berafiliasi dengan kelompok JI dan ISIS berjumlah 177 buah di Indonesia terbanyak di Jawa Tengah. Pola dan gerakan mereka sangat halus, namun kadang konfrontatif berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

“Saya pribadi tidak bisa menyalahkan pihak Kemenag karena mereka pandai berkamuflase, seperti dari kalangan Tokoh Agama diantaranya Farid Utbah yang mendirikan Partai Dakwah Umat Islam ternyata adalah pentolan JI yang ditangkap Tim Densus 88 atau Polri karena membuat rangkaian perencanaan aksi teror,” jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, dari Lembaga Amal tercatat ada 45 buah Yayasan yang mengelola keuangan ditemukan bukti berupa sejumlah kotak amal milik JI.

Kemudian, sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 jumlah sebanyak 658 orang terkait kasus terorisme dan faktanya sebagian besar pernah belajar maupun alumni di Ponpes.

“Pengalaman saat tahun 2019 berangkat ke Suriah mengkaji informasi di Medsos ternyata isu dimainkan oleh Kelompok ISIS dan Jabal Nusrah masalah Isu Agama,” tutur Amir Mahmud.

Baca Juga:  Penyuluhan Bersama Polri, BNN : Indonesia Darurat Narkoba

Amir Mahmud menjelaskan bahwa pengertian fundamentalisme adalah faham dimana ingin menjadikan agama sebagai pedoman dasar (Islam Alquran dan Hadist).

Lanjutnya, radikal ada 3 tingkatan (tingkatan lisan, pisik dan radikal ekstrem) yaitu paham yang ingin merubah nilai-nilai keyakinan, Pancasila diubah menjadi Komunis dan khilafah.

“Ciri-ciri radikalisme adalah Eksklusif, tidak mau berkumpul, menanamkan aqidah terhadap kelompok,”

Sehingga, tegas Amir Mahmud, perlunya mewaspadai masjid dilingkungan kita, jika ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan kepada aparat setempat, agar masyarakat cinta damai dan mendapatkan ketenangan.

Di acara yang sama, Lurah Temuwangi Marwan Tujiarto menyampaikan bahwa Wawasan Kebangsaan ada 4 konsensus yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Arah dari keempat point adalah Toleransi yaitu saling menghargai dan menghormati, gotong royong bukan saja bagi non Muslim dan Musyawarah,” ucap Marwan Tujiarto.

Oleh karena itu, Marwan, menitipkan warganya agar dapat mewaspadai dan tidak ikut terlibat radikalisme.

Pada sesi terakhir, jamaah yang hadir berkomitmen untuk melakukan upaya membentengi diri dan keluarga dari pengaruh paham radikal atau intoleran.

Selain itu, mereka akan membangun komunikasi yang baik antara Pengurus Takmir, jamaah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Aparatur Desa demi memakmurkan Masjid Fatimah Az Zahra dan menjaga Kamtibmas di wilayah Klaten.***

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0