HomeDaerahSulutenggo

SSM-OPPO Hadiri Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2021

SSM-OPPO Hadiri Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2021

BOLTIM, SUARADEWAN.com — Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo, Senin (20/09) Menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fuad S. Landjar, Wakil ketua Medy Lensun dan Muhammad Jabir, serta Turut di hadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekertaris Daerah, Para Asisten, Kepala SKPD, dan Unsur Forkopimda.

Bupati Sachrul dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan rancangan KUPA-PPAS APBD merupakan proses pendahuluan perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang didasari pada peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:  Legislator Argo Sumaiko Minta Pemkab Boltim Segera Bangun Rudis Bupati dan Wakil Bupati

“Perubahan tersebut terkait dengan penyesuaian terhadap makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD tahun 2021, pada kebijakan fiskal daerah, penyesuaian perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah, teknis lainnya dan kebijakan proyeksi belanja yang menjadi prioritas dan permasalahan aktual yang berkembang untuk percepatan penanganan dan antisipasi dampak covid-19,” ungkapnya.

Bupati Sachrul juga mengatakan, bahwa sebagai salah satu mekanisme sebelum penandatangan nota kesepakatan dan apa saja yang sudah dibahas semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Boltim.

Baca Juga:  Anggota DPRD Boltim Hj. Sutanti Ginoga Gelar Reses Serap Aspirasi Masyarakat

“Setelah ini masih ada proses selanjutnya dalam rangka penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Bupati juga berharap agar dalam setiap proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pihak legislatif agar setiap tahapan penyusunan APBD dapat berjalan dengan baik.

“Peran aktif dari pihak eksekutif tentunya sangat diperlukan, sehingga proses dan tahapan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan yakni sebelum tanggal 30 September 2021,” pungkasnya. (ADV/DM)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0