JAKARTA, SUARADEWAN.com – Permasalahan antara Pemerintah RI dan PT Freeport murni masalah bisnis sehingga tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan politik. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya.
“Jadi kita bicara Papua ini harus hati-hati, tidak boleh ada provokasi, masalah karyawan, masalah politiklah, ini murni bisnis. Tidak boleh dicampur aduk dengan politik dan lainnya,” kata Lenis Kogoya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. (13/3/17)
Menurutnya, pemerintah sudah berniat baik untuk menyelesaikan masalah itu dan sudah ada komunikasi antara pemerintah dengan pihak PT Freeport Indonesia.
“Dalam waktu dekat akan ada tim yang melibatkan masyarakat Papua, pemerintah, dan pihak lainnya untuk selesaikan ini, kita bersama-sama akan selesaikan masalah di sana,” katanya.
Ia menyebutkan solusi dalam jangka pendek yang ingin dicapai adalah menormalkan kondisi. Sementara jangka panjang akan diselesaikan berbagai masalah seperti hak ulayat, kompensasi dan perbaikan lingkungan.
Ia menyebutkan kehadiran Freeport di Papua memberi keuntungan dan juga kerugian. Selama 50 tahun memang dinilai perusahaan itu tidak memberi keuntungan kepada masyarakat Papua.
“Tetapi ada beberapa keuntungan misalnya sejumlah putra daerah disekolahkan dengan pemberian bea siswa kemudian ada rumah sakit,” kata Lenis yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua.
Sementara kerugiannya adalah Freeport tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak ada kompensasi, tidak diperhatikan hak ulayat masyarakat.
“Malam ini saya akan berangkat ke Timika untuk menyerap masukan dari berbagai suku di sana dalam penyelesaian masalah Freeport,” terangnya. (ET)
