HomeHukum dan HAM

Suap Hakim, Pedangdut Saiful Jamil Terancam Penjara 15 Tahun

Suap Hakim, Pedangdut Saiful Jamil Terancam Penjara 15 Tahun

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pedangdut Saiful Jamil terancam penjara paling lama 15 tahun. Hal ini terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendawaknya atas upaya pemberian uang suap kepada hakim untuk pengurusan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Hal itu tertuang dalam surat dakwaan atas nama Saiful Jamil Nomor: DAK-26/24/04/2017 yang dibacakan JPU dipimpin Afni Carolina dengan anggota Mohamad Nur Azis, Rony Yusuf, dan Hendra Eka Saputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Diterangkan bahwa Ipul (sapaan akrab terdakwa) bersama dengan Kasman Sangaji (Ketua Tum Kuasa Hukumnya, divonis dua tahun enam bulan), dan Samsul Hidayatullah (kakak kandung sekaligus manejernya, divonis dua tahun), telah memberikan uang Rp 250 juta kepada Hakim Ifa Sudewi melalui Rohadi selaku Panitera Pengganti PN Jakut (divonis tujuh tahun penjara).

Hakim Ifa sendiri pada waktu itu merupakan Wakil Ketua PN Jakut sekaligus Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur di mana Ipul berposisi sebagai terdakwa.

Adapun maksud dari uang suap tersebut, diberikan Ipul kepada Hakim Ifa agar mempengaruhi putusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN/JKT/UTR atas nama Saiful Jamil yang diserahkan kepada Ifa untuk diadili, sekaligus bermaksud untuk meringankan hukuman terpidana.

“Perbuatan terdakwa (Ipul) diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP,” tegas Afni saat membacakan surat dakwaan Ipul di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a tersebut mengatur tentang, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 750 juta setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: