JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menuntut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan UKM RI) terkait dengan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Wirausaha Pemula (WP).
Hal ini disampaikan oleh Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi, Riyanto Ismail, dalam wawancaranya di Hotel Arya Duta, Prapatan, Cikini, Rabu (22/3/2017).
“Jadi, sekarang itu, target setiap provinsi itu 100 ribu UMKM baru, tapi tidak melibatkan secara langsung lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kepemudaaan. Sementara perlu kita sadari sebagaimana data LIPI terkait dengan bonus demografi yang saat ini membludak. Itu yang jadi masalah,” terang Riyanto.
Seperti diketahui, GKN dan WP ini baru dicanangkan kembali pada tahun 2016 lalu. Program baru ini merupakan hasil Rakernas Kemenkop dan UKM di Bali.
“Ada 9 program yang muncul,” imbuh Rianto.
Meski program WP sempat dihapuskan, lanjut Riyanto, pihaknya menyayangkan karena WP kembali dengan model yang berbeda, yakni sebatas model pelatihan saja.
“Ada bantuan, tapi tidak langsung ke lembaga. Oleh karenanya, juga mungkin lembaga perlu mengevaluasi diri dan itu akan dilakukan. Setidaknya ada pemberitahuan dari kementerian,” tambahnya.
Yang kedua, lanjut Riyanto menyayangkan, proses controlling lembaga-lembaga ini juga dihilangkan.
“Akibatnya, kita tidak tahu bagaimana progres Kemenkop terkait dengan WP dan GKN ini,” tandasnya kembali.
Riyanto juga menyesali karena Kemenkop tidak memfasilitasi UMKM-UMKM di daerah selama ini. Hanya di beberapa provinsi saja, seperti Jawa Barat dan Jakarta, di mana fasilitas tersebut diberikan oleh Kemenkop.
Lagipula, tambah Riyanto, stimulus di wilayah pengembangannya sama sekali tidak ada.
“Hanya itu-itu saja yang memang masih berkembang terkait dengan UMKM. Tidak ada stimulus baru, hanya program ini dimunculkan, tapi tidak ada stimulus baru dari pemerintah,” lanjut Riyanto.
Ia pun berharap bahwa ke depan Kemenkop bisa melakukan evaluasi terkait keberadaan program baru ini. Ia berharap program ini diolah dengan cara yang baru, bukan dengan membatasi cakupan wilayahnya.
“Karena yang ditargetkan oleh pemerintah adalah pemudanya. Bagaimana pemuda ini bisa membuka lapangan usaha dan sebagainya,” harapnya menambahi. (ms)
