oleh

Tak Mau Daerah Kacau, HMI Minta Konflik Kepala Daerah dengan Wakilnya Di Gorontalo Dihentikan

LIMBOTO, SUARADEWAN.com – Konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini rupanya sudah menjadi rahasia umum hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia utamanya jika menjelang pemilukada, hal ini sangat meresahkan publik karena dikhawatirkan bukan hanya mengganggu jalannya pemerintahan tapi juga sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto, Subarkah Komendangi, menyampaikan keresahannya terhadap konflik antar kepala dan wakil kepala daerah yang marak terjadi saat ini khususnya di wilayah provinsi Gorontalo. Menurutnya kondisi ini sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan.

“Khususnya di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari  enam kabupaten dan satu kota kota, kami menemukan paling tidak saat ini telah terjadi perang dingin antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di empat daerah, dengan klasifikasi masalah yang berbeda-beda.” kata Subarkah saat ditemui di Kantor HMI Limboto, Kamis (26/10).

Subarkah menambahkan, di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, disebabkan karena pecah kongsi menghadapi pemilukada, Kepala Daerah dan Wakilnya sama-sama akan maju di Pilkada mendatang dan hampir dipastikan tidak akan lagi berpasangan.

“Sehingga diantara keduanya sudah mulai saling intrik bermanufer, serta diam-diam mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain dan bahkan mulai saling mensabotase. Model pertama ini kita namakan kepemimpinan yang su’ul khatimah atau Akhir yang buruk,” jelas Subarkah.

Baca Juga:  Daftar 10 Calon Kepala Daerah 'Termiskin' yang Ikut Pilkada 2020

Baca juga:

Lain halnya dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, di masa awal-awal kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya sudah terjadi perang dingin antar keduanya, menurut Subarkah belum terlalu jelas sumber masalahnya apa, bukan karena tidak ada masalah, tapi justru mungkin karena kedua belah pihak yang pintar menyembunyikan masalah.

“Bisa karena perebutan pengaruh, bisa karena pembagian ‘kue’, atau bisa juga karena manufer yang berlebihan atau karena hal – hal lain yang sangat sensitif terjadi di lingkungan birokrasi dan politik, memang belum terungkap jelas, namun secara terang benderang konflik antara kedua belah pihak sudah sangat terlihat bahkan sudah sangat merembet sampai pada pendukung politiknya dan sampai ke aparat pemerintahannya. Ini adalah awal yang buruk bagi kedua pasangan kepala daerah tersebut.” kata dia.

Subarkah menjelaskan bahwa HMI yang konsern pada terwujudnya masyarakat adil makmur sangat mengkhawatirkan kacaunya roda pemerintahan dan terutama terhadap kerugian bagi masyarakat yang diakibatkan oleh konflik antara kepala dan wakil kepala daerah ini.

Baca Juga:  DPRD Tual Polisikan Intitusi HMI Karena Coretan Yakusa, Begini Respon KAHMI Tual

“Mungkin mereka bisa mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada konflik antar mereka, namun publik tidak bodoh dan tidak buta, kita tahu persis bahwa telah terjadi perang dingin antar pimpinan daerah di empat wilayah tersebut,” jelas Subarkah.

Terhadap kondisi ini, HMI meminta agar kepala daerah dan wakil kepala daerah di empat daerah ini dapat lebih dewasa, arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, harus sadar posisi dan mengerti tupoksi, dan segera membangun kembali soliditas mereka, sebab janji-janji politik sudah menanti, itu bukan hanya tanggung jawab satu orang tapi menjadi tanggung jawab kolektif karena diteriakkan bersama-sama dalam kampanye politik saat pilkada.

“Kami juga meminta kepada Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo untuk memediasi polemik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, untuk kepentingan rakyat di empat daerah tersebut,” tutup Subarkah. (AND)

Komentar

Berita Lainnya