YOGYAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka membangun pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, Aliansi Bela Garuda Yogyakarta (ABG Jojga) bekerja sama dengan Keluarga Besar Joxzin, menghadirkan “Ramadhan Kebangsaan” bertajuk Mewujudkan Ukhuwah Kebangsaan dan Kemanusiaan dalam Bingkai NKRI.
Acara ini sekaligus dirangkai dengan buka bersama, bertempat di Gedung Serbaguna Matrijeron, Jalan Parangtritis No. 92, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Sabtu, 10 Juni 2017.
Dan yang teristimewa dari siar kebangsaan bernuansa ramadhan ini adalah hadirnya perwakilan ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Dr. Zuly Qodir (PP Muhammadiyah) dan KH. Imam Azis (Wakil Ketua PBNU). Keduanya memberi tausiah tentang kebangsaan, yang kemudian dilengkapi dengan seruan persatuan dari anggota DPR RI Komisi X Esti Wijayanti.
Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang ini, tak hanya berasal dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pewarta media massa, pelajar-mahasiswa, tapi juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari etnis Tionghoa. Mereka, dengan semangat kebhinekaan yang sama, bersatu dalam menangkal radikalisme berpotensi merusak keutuhan bangsa, yang salah satunya bersumber dari keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“ABG pada bulan suci Ramadhan ini bermaksud membangun silaturahim dengan berbagai kalangan untuk kritis dalam melihat gerakan Islam radikal yang mencita-citakan pendirian khilafah dengan mempolitisasi Islam,” terang Abah Anang Zahron selaku Ketua Panita Penyelenggara dalam sambutannya.
Ia menilai bahwa HTI hari ini telah secara masih mengkampanyekan khilafah sebagai upaya menggantikan dasar negara Pancasila.
“Serta membangun opini bahwa yang tidak setuju dengan khilafah dianggap mendholimi umat Islam,” tambahnya.
Secara eksistensinya, ABG memang hadir sebagai pendukung utama rencana pemerintah terkait pembubaran ormas HTI. Seperti pemerintah, ABG juga memandang bahwa HTI adalah gerakan yang memecah-belah kesatuan dan persatuan Indonesia.
Sebagai langkah perlawannya, ABG telah menelurkan buku putih. Buku itu sendiri kini sudah disebarkan luas, termasuk sudah dikirimkan langsung ke jajaran pemerintahan di pusat, baik kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kemenko Polhukam, dan dinas-dinas terkati, terutama kepada masyarakat umum untuk dijadikan sebagai bahan acuan/pertimbangan.
“Tujuannya (buku putih) untuk membangun kesamaan pemahaman dan sikap terhadap pembubaran HTI secara hukum, dan mendukung tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah untuk merangkul dan menggandeng anggota HTI agar berparadigma sebagai bagian dari NKRI,” tegas Abah. (ms)
