HomeSosmed

Tanya Jawab Seputar Perppu Ormas

Tanya Jawab Seputar Perppu Ormas

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Akun Twitter @b381nez mem-publish rangkaian tanya jawab seputar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Setidaknya, ada 8 (delapan) sesi dari rangkaian tanya jawab tersebut, yang merupakan versi I dan disebar dengan tagar #SatuIndonesiaku pada 12 Juli 2017.

Berikut isi rangkaian tanya jawab seputar Perppu Ormas:

Apakah yang dimaksud dengan Ormas?

Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan.

Tujuan Ormas?

Tujuan ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berapa jumlah Ormas yang terdaftar di Indonesia saat ini?

Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017, ormas berjumlah 344.039.

Mengapa ormas perlu diatur?

Pada dasarnya ormas adalah aset sebuah bangsa. Oleh karena itu, ormas perlu diatur dalam partisipasinya untuk mencapai tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas?

  1. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  3. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  4. PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  5. PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perizininan Ormas yang Didirikan Warga Negara Asing; dan
  6. Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014.
Baca Juga:  Penerbitan Perppu Ormas untuk Kepentingan Bangsa

Mengapa UU Ormas perlu direvisi?

(1) Cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

(2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945—Pasal 59 ayat 4—hanya terbatas pada atheisme, komunisme/marxisme-leninisme.

(3) dalam UU Ormas tersebut juga belum menerapkan asas contrarius actus yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi di mana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan (harus melalui mekanisme peradilan, di mana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan ormas).

Apa saja yang direvisi dalam UU Ormas?

  1. Larangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada ormas yang menganut paham atheisme, komunisme/marxisme-leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c).
  2. Tahapan penjatuhan sanksi administratif (Pasal 61 dan 63).
  3. Penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar (Pasal 82A).
  4. Penerapan asas contrarius actus (lembaga yang berwenang menerbitkan sekaligus mencabut izin).
Baca Juga:  Dituding Jalankan Kekuasaan Absolut, Jokowi Sebut SBY Lebay

Apakah pengawasan pemerintah terahdap Ormas lemah?

Pemerintah dalam melakukan pengawasan selalu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini tidak cukup memadai untuk pemerintah melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Apa yang dimaksud dengan Perppu?

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa.

Kenapa Perppu Ormas mendesak untuk dikeluarkan?

Penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk, seperti ormas, agama dan mungkin partai politik, persebarannya berlangsung sangat cepat, dan harus ditangani segera karena berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dan berdampak pada disintegrasi bangsa. Sementara UU Ormas yang ada tidak efektif untuk menerapkan sanksi bagi ormas yang melanggar.

Apakah penerbitan Perppu rentan dengan kesewenangan pemerintah?

Sangat tidak memungkinkan pemerintah berlaku sewenang-wenang karena penerbitan Perppu telah ada mekanisme yang mengatur hal tersebut melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan jika ada pihak yang keberatan pun masih memungkinkan bagi mereka untuk melakukan uji materi. Sehingga pemerintah tidak dimungkinkan berlaku sewenang-wenang.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0