JAKARTA, SUARADEWAN.com – DPR menjadi lembaga terkorup di Indonesia dalam kurung waktu 21 bulan terakhir. Penilaian ini didasarkan pada hasil survei dri Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis beberapa waktu lalu.
Fakta ini kemudian menguat menyusul disebutnya nama-nama penerima dana hasil korupsi e-KTP yang berasal dari kalangan legislatif dalam sidang perdananya pada, kamis (9/3/17) lalu.
Dalam dakwan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JKU) KPK, sejumlah besar aliran dana korupsi mengalir ke anggota fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat (USD 7,5 juta dan Rp 24 miliar), Fraksi PDIP ( USD 1,9 juta), Fraksi Golkar (USD 3,5 juta dan Rp 26 miliar), Fraksi PKS (USD 737 ribu), Fraksi PAN (USD 167 ribu), Fraksi Hanura (USD 60 ribu), Fraksi Gerindra (USD 37 ribu), Fraksi PPP ( USD 37 ribu), dan Fraksi PKB (USD 37 ribu).
Menuurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, salah satu faktor tingginya korupsi di DPR karena masalah pembiayaan kegiataan parpol yang cukup tinggi.
“Selama ini yang biayai partai konglomerat yang punya kepentingan pada partai. Negara dengan subsidi Rp 108 per kursi yang total jumlahnya Rp 13 miliar per tahun untuk semua partai itu kecil. Maka kemudian mereka cari cara untuk hidupi parpol. Yang paling instan korupsi anggaran,” terang Donal, Jumat (10/3/17).
Untuk membenahi persolan tersebut, jelas Donal, perlu ada subsidi terhadap pembiayaan dana kegiatan parpol dalam jumlah yang besar sehingga parpol tidak lagi mencari dana dengan cara-cara liar seperti korupsi.
“Jadi dengan adanya subsidi yang lebih besar dari negara mereka enggak akan dagang dan ngutip sana-sini lagi,” jelasnya.
Namun penerapan subsidi dana parpol harus disertai dengan aturaan yang tegas dalam hal transparansi dan akuntabilitas agar subsidi tersebut tepat sasaran dan demi meminimalisir upaya korupsi.
“Selain itu perlu disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga bila ada korupsi, bisa sampai mengadili partai secara lembaga, bukan hanya kader perorangan,” pungkasnya. (DD)
