HomeKorupsi

Terima Suap 12 Miliar terkait Proyek di Bakamla, Politisi Golkar Ditahan KPK

Terima Suap 12 Miliar terkait Proyek di Bakamla, Politisi Golkar Ditahan KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi. Fayakhun yang berstatus sebagai tersangka suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berasal dari APBN-P tahun anggaran 2016 ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Fayakhun keluar dengan mengenakan rompi oranye yang biasa dipakai tahanan KPK Rabu sekitar pukul 17.00 WIB. Fayakhun tidak berkomentar dan hanya tersebyum saat ditanya soal penahanannya tersebut. Dia terus berjalan menuju mobil tahanan.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya. Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Baca Juga:  Mantan PPK Proyek Satelit Bakamla Divonis Bersalah dan Dihukum 4 Tahun Penjara

Baca juga:

Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun. Fee Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakhun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Fayakhun juga diduga menerima 300.000 Dollar AS.

Baca Juga:  Golkar Rampungkan Real Count, Ahok-Djarot Menang di 4 Wilayah.

Penetapan Fayakhun yang juga Ketua DPD I Gokar DKI Jakarta sebagai tersangka didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, barang elektronik dan fakta persidangan dari beberapa terdakwa lainnya.

Atas perbuatan tersebut, Fayakhun disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AJ)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0