HomeParlementariaDPR RI

Terkait Permenperin 3/2021, Anggota DPR RI ini Sebut Ada Hidden Agenda

Terkait Permenperin 3/2021, Anggota DPR RI ini Sebut Ada Hidden Agenda

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Anggota Komisi VI DPR, Mukhtarudin menilai, reaksi sejumlah pihak yang menolak keberadaan Permenperin 3/2021 tak lebih sebagai ekspresi kekecewaan, karena tidak diakomodir kepentingan pragmatisnya.

Menurutnya, subtansi Permenperin 3/2021 ialah upaya untuk membenahi industri gula tanah air, dalam rangka menuju swasembada gula.

“Bukan mengakomodir kepentingan segelintir kelompok yang selama ini tidak patuh terhadap aturan. Misalnya soal penyediaan lahan, penanaman tebu hingga pembinaan petani sebagai wujud menuju swasembada gula tidak pernah mereka lakukan,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Selasa (15/6/21).

Politikus Golkar itu juga meminta pabrik-pabrik gula berbasis tebu yang tidak melaksanakan kewajibannya, untuk membuka perkebunan tebu, perlu untuk di evaluasi keberadaannya dan izinnya. Dan, suara-suara penolakan tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“Karena tidak substansial dan diduga seperti ada hidden agenda (agenda tersembunyi) yang dihembuskan kelompok tertentu. Janganlah para petani tebu kita dibawa-bawa ke dalam kepentingan politik pragmatis yang justru bertolakbelakang dengan semangat swasembada kita,” sindirnya.

Baca Juga:  Komisi VI Tambah Anggaran BKPM Rp 500 Miliar Menjadi Rp 1,08 Triliun di 2021

Mukhtarudin juga menegaskan, penolakan yang dilakukan tidak memiliki cukup dasar dan alasan yang rasional. Sebab semua pemangku kepentingan terkait dan relevan, justru mendukung keberadaan Permenperin tersebut.

“Jadi kalau mau bangun penolakan itu dengan argumen yang logis jangan karena di dorong oleh kekuatan segelintir pihak tertentu,” tukasnya.

Sebelumnya, gerakan massa damai menggelar istigosah yang bertajuk “Istighotsah untuk Kesejahteraan Petani Tebu dan Pelaku UMKM Makanan Minuman di Jawa Timur,” yang dilaksanakan di Jawa Timur, Senin (14/6/21).

Hadir dalam Istighotsah tersebut KH. Syafruddin Syarif selaku Katib Syuriah PWNU Jawa Timur & Ketua MUI Jatim, Dr. Listyono Santoso selaku Ketua Lakpesdam NU Jawa Timur, Gus Ghufron Achmad Yani selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Jawa Timur, H. Moch. Sholeh dari Perwakilan Pelaku UMKM, Sidoarjo, dan H. Warsito dari Perwakilan Petani Tebu, Tuban.

Baca Juga:  Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM Ditambah Jadi Rp 1,29 Triliun di 2019

Lebih dari 300 peserta yang mewakili pelaku UMKM mamin di Jawa Timur, perwakilan dari petani tebu, serta para simpatisan turut hadir dalam acara istighotsah bersama tersebut dalam rangka menyatakan dukungan dan kepedulian terhadap nasib petani tebu dan pelaku UMKM mamin di Jawa Timur.

Gus Ghufron Achmad Yani dalam sambutannya mengatakan, keresahan petani tebu saat ini terjadi karena sulitnya memasarkan gula dari kebun petani karena membanjirnya gula rafinasi di pasar.

Permenperin 03/2021 yang mengizinkan impor gula menyebabkan gula rafinasi merembes ke pasar, sedangkan aturan tersebut sama sekali tidak mengatur kewajiban membina petani tebu dan menanam tebu sesuai dengan kapasitas produksi.

sumber : telusur.co.id

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: