Tito Karnavian Resmikan Tiga Provinsi Baru Papua

SUARADEWAN.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru Republik Indonesia pada tanggal 11 November 2022 di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Ketiga provinsi baru tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain meresmikan provinsi, Tito Karnavian juga melantik penjabat gubernur untuk ketiga provinsi tersebut.

Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Provinsi Papua Tengah meliputi Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang.

Ibu kota ketiga provinsi tersebut: Merauke untuk Papua Selatan, Nabire untuk Papua Tengah, dan Jayawijaya untuk Papua Pegunungan.

Baca Juga:  Pemprov DKI Hadiri Rapat Bersama DPRD Bahas MRT

Ketiga penjabat gubernur yang ditunjuk adalah Apolo Sapanfo untuk Papua Selatan, Ribka Haluk untuk Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo untuk Papua Pegunungan.

Proses pemekaran bumi Papua ini tidak lepas dari pro dan kontra. Ide pemekaran provinsi ini mendapat penolakan yang cukup masif. Berbagai aksi diadakan oleh warga lokal dan mahasiswa untuk menolak ide tersebut. Alasannya dikhawatirkan Papua hanya akan dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.

Sedangkan proses peresmian provinsi-provinsi baru tersebut hanya membutuhkan waktu yang singkat. Hanya memerlukan 2,5 bulan untuk proses dari rancangan undang-undang inisiatif dari DPR hingga menjadi tetap oleh Badan Legislatif, yakni dari April hingga Juni 2022.

Baca Juga:  Polri dan Tujuh Institusi Teken MoU Penegakan Hukum

Pembahasan RUU pemekaran Papua juga dinilai tidak paritisipatif karena tidak mengapresiasi penolakan yang masif tersebut di atas. Sekaligus bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

Di dalam UU Otonomi Khusus disebutkan bahwa pemekaran wilayah Papua hanya dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan lembaga otonomi khusus yang menjadi eepresentasi kultural orang asli Papua (OAP). Namun UU ini kemudian direvisi oleh pemerintah tahun 2021, di mana pemekaran Papua bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

 

 

Tinggalkan Balasan

banner 728x90