JAKARTA, SUARADEWAN.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ulang terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini sehubungan dengan adanya Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta (Lantamal III Jakarta) di kawasan proyek tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Kasie Navigasi Laut Pusat Hidrologi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL Mayor Laut Suprihadi. Menurutnya, Pemprov DKI harus bisa mencari solusi untuk masalah pangkalan itu. Karena baginya, sulit untuk memindahkan pangkalan militer karena saling terintegrasi.
“Nggak semudah itu memindahkan fasilitas militer karena terintegrasi dengan yang didarat,” kata Suprihadi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).
Sebelumnya, pihaknya juga sudah meminta Pemprov DKI agar kembali mengkaji Pulau M karena menutup jalur masuk ke Lantamal III. Atas sejumlah kajian, Pemrov DKI sendiri akhirnya mengubah desain Pulau M dengan membuat kanal sebagai akses masuk.
“Di sana ada kapal-kapal perang yang biasa mengangku pasukan. Apakah fasilitas kami sudah direncanakan dan masuk dalam wadah itu (kajian proyek reklamasi)?” pintanya. (ms)
