HomeHankam

Tokoh Aliansi Bela Garuda Kembali Angkat Suara Soal Keberadaan HTI

Tokoh Aliansi Bela Garuda Kembali Angkat Suara Soal Keberadaan HTI

YOGYAKARTA, SUARADEWAN.com – Salah satu tokoh Aliansi Bela Garuda (ABG) Yogyakarta kembali angkat suara soal keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, pembubaran HTI harus berdasar pada alasan hukum yang jelas. Meski demikian, aparat penegak hukum juga harus memberi ganjaran yang jelas pada HTI.

“Pemerintah pun tidak dapat menggunakan tameng hukum untuk menyembunyikan kepentingan politik yang hingga saat ini seperti tidak memberi ganjaran yang jelas pada HTI. Tanpa bermaksud mengajari pemerintah dan aparat penegak hukum, saya memberi usul beberapa pilihan dalam mensikapi keberadaan HTI,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2017).

Pertama, terangnya, Jubir HTI pernah menunjukkan surat dari Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahri Indonesia.

“Yang membuat saya jengah, tidak ada bantahan dari Menkumham dan Mendagri. Kalau saya curiga ada kepentingan politik di balik ini, wajar tho? Kenapa tidak ada reaksi balik seolah membenarkan, padahal terang benderang salah,” ungkapnya.

Kesalahan pertama, apa yang dikatakan oleh Mendagri adalah terdaftar sebagai Ormas yang selanjutnya akan diawasi dan dibina oleh Kesbangpol. Pendaftaran ke Kemendagri menggunakan UU Nomor 17 tahun 2013.

Dan sampai saat ini HTI belum mendaftarkan diri. Sedangkan pendaftaran ke Kemenkumham sebatas pendaftaran sebagai badan hukum “perkumpulan”. Dengan menggunakan Permenkumham No.6 tahun 2014.

“Analoginya: saya ingin membuat PT. Untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum PT, harus mendaftarkan diri ke Depkumham. Tetapi untuk dapat menjalankan usaha PT itu, saya harus mendapat izin dan mendaftarakan diri dari banyak instansi,” terangnya kembali.

Kesalahan kedua, lanjutnya, mengapa Depkumham mengesahkan HTI sebagai badan hukum “perkumpulan”? Rujukan tidak semata pada dokumen akta notaris, tetapi banyak sumber.

Baca Juga:  Dukung NKRI Berasas Pancasila, KH Maimoen Zubair: Khilafah Sudah Mati

“Banyak yang tahu kalau HTI itu “partai politik” sebagai juga namanya partai pembebasan. Sedangkan perkumpulan lebih berorientasi pada bidang sosial. Pemberian label “Perkumpulan” untuk mengawasi kegiatan organisasi dalam keperdataan. Seharusnya Depkumham memverifikasi HTI dengan menggunakan UU Partai Politik, bukan dengan UU Yayasan atau Perkumpulan,” pungkasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa tidak harus partai politik ikut pemilu. Dalam sejarah Indonesia tercatat banyak partai politik tidak ikut pemilu. Jika HTI menolak Pemilu karena dianggap itu sistem demokrasi kufur, tidak masalah. Tetapi harus terdaftar sebagai partai politik.

“Jika akan ikut Pemilu, itu sudah wilayah keweangan KPU memverifikasi menggunakan UU Pemilu. Pada tingkat ini saja, saya merasa ada yang aneh pada Depkumham. Bila ada yang membaca tulisan ini dan dapat memberi tahu saya alasan Depkumham mengesahkan “perkumpulan” pada HTI,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan soal benar atau tidaknya HTI tidak terdaftar sebagai ormas di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Jika benar HTI tidak terdaftar sebagai ormas di Depdagri atau di Pemda-pemda, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kirim surat sebagai bentuk surat peringatan kepada pengurus DPP HTI untuk segera mendaftarkan diri. Tidak digubris, lakukan lagi kedua kali. Tidak dihiraukan lagi, lakukan dan beri surat peringatan ketiga kali. Tetap tidak mau nurut. Bekukan sementara. Minta Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dan memerintahkan DepkumHAM untuk mencabut pendaftaran sebagai “perkumpulan”. Apa langkah-langkah ini sudah dilakukan?,” tambahnya menerangkan.

Adapun di tingkat kepolisian, ia juga meminta agar kepolisian tidak memberi izin kegiatan HTI yang memobilisasi massa.

“Setiap bulan Rajab (bulan kemarin, sekarang sudah masuk Sya’ban) HTI selalu mengadakan Konfrensi Islam dan Peradaban. Dan dilaksanakan di banyak kota dengan memobilisasi anggotanya. Alasannya sederhana, HTI tidak terdaftar sebagai ormas. Mobilisasi massa adalah ciri dari Ormas. Dan saya kira, kepolisian sudah menjalankannya,” ujarnya.

Baca Juga:  Istana Tanggapi Rencana Uji Materil Perppu Ormas oleh HTI

Ia juga mengimbau agar menangkap semua orang yang terlibat dalam Al-Muhajirun.

“Itu tak soal, karena namanya pelaku punya hak ingkar. Yang penting kepolisian menangkap anggota Al-Muhajirun. Kita akan lihat nanti reaksi HTI. Karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan bahwa Al-Muhajirun dipengaruhi paham Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Apa kepolisian sudah melakukannya?,” pungkasnya kembali.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau kepada kepolisian untuk menangkap anggota/ pengurus HTI yang terang menganjurkan makar.

“Ada contohnya. Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib saat berorasi pada 20/7/2014 di Bundaran HI mengatakan” Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!”. Kenapa polisi tidak bertindak?,” tanyanya.

Contoh lain, situs Suara-Islam.com yang dikelola oleh jaringan Al Muhajirun pernah membuat pemberitaan adu domba dan mulai marik-narik Panglima TNI untuk mengambil alih kekuasan. Memuja-muja Gatot Nurmantyo agar mau melawan Presiden Jokowi. Ini pun yang menjadi pertanyaan besar dari tokoh ABG Yogyakarta tersebut. (ms)

Comment