HomeHukum dan HAM

Tolak Perppu, Yusril Ajak Ormas Lawan Pemerintah

Tolak Perppu, Yusril Ajak Ormas Lawan Pemerintah

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama ormas-ormas yang ada di Indoensia untuk bersatu melawan pemerintah. Alasannya karena Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk keotoriteran pemerintah dan jajarannya.

“Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,” ujar Yusril, Jumat (14/7/2017).

Ia menilai bahwa Perppu Ormas ini bukan hanya tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas radikal yang memang harus dibubarkan pemerintah, melainkan juga berimbas pada semua karena berisi tentang norma atau aturan mengenai berbagai hal terkait ormas.

Baca Juga:  Ketua MPR: Tidak Boleh Indonesia itu Dijadikan Negara Islam ataupun Negara Komunis

“Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain ‘menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu ini,” kata Yusril.

Padahal, bagi Yusril, langkah ini cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri maupun meminta pendapat pihak lain. Hanya saja, dalam Perppu Ormas tersebut, langkah pembubaran ormas berupaya menghapuskan proses pengadilan.

Baca Juga:  Nusron Wahid: Yang Dilawan Perppu bukan Umat Islam, tapi Ormas Anti-Pancasila

“Inilah esensi perbedaan isi Perppu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkumham untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan,” terang Yusril.

Ketentuan seperti ini, jelas dia, sepanjang sejarah hukum di Tanah Air sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orde Lama, Orde Baru dan reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi.

Ia pun kembali menegaskan sikap dan mengajak semua ormas, termasuk partai politik untuk mengkritisi penerbitan kebijakan tersebut.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: