Tragedi Jambu Keupok dan Operasi Militer Terbesar Megawati

Targedi di Desa Jambu Keupok, Aceh Selatan, diakui oleh Presiden Jokowi sebagai 1 dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Operasi militer di Aceh adalah yang terbsar kedua setelah Timor Leste pada 1975. (Foto: Acehsatu.com)

SUARADEWAN.com – Peristiwa Jambu Keupok yang terjadi pada tahun 2003 di Aceh diakui oleh Presiden Jokowi sebgai 1 dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat untuk kemudian diselesaikan secara yudisial.

Presiden jokowi juga berniat untuk memulihkan hak-hak korban dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.

Sepanjang 1976 hingga 2005, tragedi dan konflik terus terjadi di Aceh. Dalam konflik-konflik yang terjadi, aparat keamanan negara tidak hanya bertindak keras kepada kelompok bersenjata saja, tetapi juga kepada para warga sipil.

Kebijakan pemerintah yang represif, militeristik, dan dinilai diskriminatif terhadap masyarakat Aceh menyebabkan rasa ingin memisahkan diri atau disintegrasi tumbuh semakin lama semakin kuat.

Oleh sebab itulah, masyarakat sering kali tidak mau membantu atau bahkan ikut melawan aparat keamanan negara. Dan karena itulah timbul korban jiwa dari warga sipil.

Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, Aceh kembali menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) secara resmi. Saat itu diperkirakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai 5000 anggota dan harus ditumpas. Untuk itu  60.000 personil TNI dan Brimob dikerahkan.

Represi yang dilakukan pemerintah terhadap warganya sendiri ini menjadi kedua yang terbesar setelah represi di Timor Leste pada tahun 1999.

Dalam operasi militer yang berjalan, pada 17 Mei 2003, dalam Tragedi Jambu Keupok, 16 warga sipil Desa Jambu Keupok dianiaya, ditembak, dibunuh, dan dibakar. Hal itu terjadi setelah ada laporan kepada anggota TNI bahwa Desa Jambu Keupok adalah basis Gerakan Aceh Merdeka.

Isu bahwa Desa Jambu Keupok adalah markas GAM tersebar sejak 2001-2002. Dan di tahun 2003, begitu anggota TNI mendengar langsung isu tersebut, mereka menyisir seluruh kampung di Kecamatan Bakongan.

Dalam penyisiran tersebut, aparat keamanan menangkap, menyiksa, dan merampas harta benda warga sipil.

Pada 17 Mei 2003, yang merupakan puncak tragedi, ratusan aparat militer memasuki Desa Jambu Keupok dengan mengangkat senjata senapan dan senjata laras panjang.

Seluruh warga diperintahkan untuk keluar rumah, dipukuli dengan popor senjata dan dinterogasi. Kekerasan ini menimpa baik warga tua maupun muda. Beberapa di antara mereka juga dipaksa mengaku sebagai anggota GAM.

Laporan menunjukkan sebanyak 16 warga yang meninggal dalam tragedi tersebut. Mereka ditembak, disiksa, dan dibakar hidup-hidup. Dan lima orang lagi menderita karena penyiksaan.

Kekerasan militeristik tersebut dilakukan oleh para anggota TNI, para komando (PARAKO), dan satuan gabungan intelijen (SGI).

Tragedi di Aceh, selain Peristiwa Jambu Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, dan Peristiwa Rumoh Geudong di Pidie yang masuk ke dalam penyelidikan Komnas HAM, juga ada Peristiwa Timang Gajah di Bener Meuriah dan Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur.

Namun dua peristiwa terakhir belum mendapat pengakuan sebagai peristiwa HAM berat oleh Presiden Jokowi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90