Truth: Kesadaran Pejabat Tangsel Dalam Melaporkan Harta Kekayaan Masih Rendah

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (PP LHKPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum mencapai 100 persen, Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) menilai kesadaran pejabat pemerintah dalam melaporkan harta kekayaan masih rendah.

“Ini merupakan bukti nyata kegagalan paradigma reformasi birokrasi, serta kegagalan kepemimpinan Walikota Tangsel selama dua periode,” kata Koordinator Truth Suhendar, kepada suaradewan.com, pada Senin (23/10).

Artinya sambung Suhendar, apa yang dikerjakan Walikota sebagai kepala pemerintahan di daerah selama dua periode ini, pada akhirnya tidak terbangun paradigma birokrasi yang reformis sebagaimana jargon politik Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany pada periode pertama maupun periode kedua.

Baca Juga:  Masyarakat Kota Tangsel Serahkan Dana 1 Miliar Untuk Pembangunan Masjid Semi Permanen Untuk Warga Sulteng

“Padahal, reformasi itu jargon politik Airin,” sambungnya.

Baca juga:

Atau bisa jadi Suhendar menegaskan, situasi ini terjadi karena banyak pejabat yang mengabaikan instruksi Walikota, hal ini tentu sehubungan munculnya kesadaran pejabat Tangsel, bahwa, Airin tidak memiliki pengaruh yang besar dalam tata pemerintahan, melainkan ada pengaruh lain.

“Mungkin itu sebabnya banyak yang abai dan berani untuk tidak menjalankan instruksi Walikota. Pada posisi ini, maka Walikota harus tegas menjatuhkan sanksi hingga non job kepada pejabat yang bersangkutan, semata untuk menjaga kewibawaannya sebagai kepala daerah,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pada kamis (19/10) Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (PP LHKPN) Lembaga KPK Cahya Hardianto Harefa, mengapresiasi kinerja Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, atas tercapainya LHKPN pejabat pemerintah tangsel yang mencapai 80 persen. (fn)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90