HomeDaerahTangerang Raya

Truth Pertanyakan Proses Tahapan Lelang Proyek Pemkot Tangsel, Yang Digelar Di Markas Militer

Truth Pertanyakan Proses Tahapan Lelang Proyek Pemkot Tangsel, Yang Digelar Di Markas Militer

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Koordinator Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) Suhendar, mempertanyakan proses tahapan lelang proyek Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang kerap dilakukan secara tertutup di Markas Militer.

“Soal tempat, saya kira semangatnya harus transparan gitu. Soal kebutuhan kepada Militer, maka pertanyaannya memang kalau tidak di Militer kenapa,” kata Suhendar, usai menjadi Narasumber pada pelaksanaan bincang publik, di Gedung DPRD Tangsel Lantai 3, Jalan Victor, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, pada Sabtu (12/8).

Dikatakan Suhendar, ketika pemerintah menggunakan berbagai alasan seperti takut dengan teror, ancaman premanisme dan seterusnya, itu justru berbanding terbalik dengan adanya program pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat.

“Kalau sampai praktek-praktek itu terus berlangsung, jadi saya kira dengan alasan tersebut tidak kemudian secara etis di benarkan gitu, itu yang pertama. Di situ menunjukan kegagalan pemerintah dalam membangun sumber daya masyarakat, karna selama masih ada praktek itu, berarti itu kegagalan dong, dalam membangun kesadaran masyarakat kehidupan berbangsa dan negara,” katanya.

Baca Juga:  Kepala BKPP Tangsel Menampik Tudingan Truth, Proses Lelang JPT Akan Tetap Berlanjut

Baca juga: Tahapan Lelang Proyek di Tangsel Berlangsung di Markas Militer

Dijelaskan Suhendar, ketika Pemkot Tangsel menggelar proses tahapan lelang di Markas Militer, Pemkot Tangsel sudah melanggar prinsip transparansi dari pengadaan barang dan jasa, yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 4 Tahun 2014 Perubahan ke 4. Selain itu, setiap kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), itu menjadi dokumen publik dan kontrak kerjasamanya harus dipublikasikan.

“Pada prinsipnya, Pemda boleh bekerjasama dengan siapapun. Tapi harus dituangkan bentuk kerjasamanya apa, ini yang dilanggar. Pertanyaannya apa hubungan kerjasamanya dengan Militer? harus ada tertulis hitam diatas putih, itu dokumen publik dan kontrak kerjasamanya harus dipublikasikan,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemkot Tangsel: Bentuk Kerjasama di Markas Militer Bukan Sewa

Karena kalau memang bentuk kerjasama itu menimbulkan biaya, sambung Suhendar, maka, itu akan menjadi pertimbangan negara. Sehingga diharapkan, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, harus konsisten dengan janji politiknya, dalam membangun tata kelola yang baik dan bersih.

“Artinya, biaya tadi itu masuk kas negara, kalau tidak masuk negara tapi membutuhkan biaya itu praktek korupsi. Jadi praktek ini kalau diselengarakan terus, jelas tidak baik. Karena setahu kami, ini sudah berlangsung lama. Saya kira Airin juga harus konsisten sama janji politiknya,” tandasnya. (fn)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: