HomeDPR RI

Tunda RUU Pemilu, Perludem: DPR Tak Konsisten

Tunda RUU Pemilu, Perludem: DPR Tak Konsisten

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang sebelumnya ditargetkan akan selesai pada 28 April 2017, akhirnya harus tertunda. Beleid tersebut baru akan dibahas kembali tanggal 18 Mei 2017 mendatang oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI.

Akibat penundaan itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa DPR sama sekali tidak punya komitmen serta konsistensi dalam proses legislasi yang diamanahkan kepadanya.

Mereka (anggota dewan) dianggap tidak sadar diri bahwa tindakan penundaan tersebut hanya akan berefek negatif pada jalannya proses pemilu yang akan datang.”

Baca Juga:  RUU Pemilu Tak Hanya Tentang Lima Isu Elitis, Berikut Detailnya

“Ini (penundaan) sebenarnya preseden yang tidak baik karena semakin menguatkan persepsi masyarakat bahwa DPR tidak konsisten dengan komitmen legislasinya,” kata Titi, Kamis (4/5/2017).

Penundaan itu, lanjut Titi, juga akan merepotkan penyelenggara pemilu sendiri. Apalagi nanti ketika tiba waktunya untuk menyusun aturan main dalam pemilu.

Tak hanya itu, peserta dan pemilih juga akan turut serta terbebani, terutama dalam soal mengadaptasi tiap pasal dalam aturan baku tersebut.

“Jadi, kalau misalnya masyarakat dan penyelenggara ataupun peserta tergesa-gesa dengan peraturan baru ini, nanti bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan tahapan pemilu,” lanjut Titi.

Baca Juga:  KPK Terus Memburu Para Penerima Suap E-KTP

Selain penundaan, pembahasan RUU Pemilu sendiri dinilai terlalu elitis. Terlihat dari tidak adanya akses masyarakat luas untuk ikut mengetahui bagaiaman dinamika yang terjadi dalam pembahasan beleid tersebut.

Tentu saja, pembahasan yang tertutup seperti ini akan menimbulkan kecurigaan bahwa RUU Pemilu menjadi semacam ruang bancakan bagi parpol atau elit politik yang berkepentingan.

“Tidak salah kalau kemudian ada pandangan keterlambatan ini karena tarik menariknya kepentingan elit. Karena proses pembahasannya sangat elitis,” imbuhnya. (ms/cn)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: