DPR RI  

Uji Materi UU Pemilu Berpotensi Ganggu Tahapan dan Buka Peluang Sengketa Hasil Pemilu 2019

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui DPR berpotensi mengundang banyak uji materi. Jika tidak segera diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, uji materi berpotensi mengganggu tahapan dan membuka peluang adanya sengketa hasil pemilu 2019.

Uji materi terhadap undang-undang (UU) yang disetujui di Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, itu kemungkinan dilakukan terhadap pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden yang besarnya 20 Persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Ketentuan itu menjadi yang paling alot diperdebatkan selama sembilan bulan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dan Pemerintah.

Baca Juga:  Pemilu 2019 Jumlah Kursi DPR dan DPRD Tambah Banyak

Ketentuan lain yang berpotensi dibawa ke MK adalah tentang ketentuan bahwa partai politik (parpol) yang sudah lulus verifikasi di pemilu sebelumnya tidak perlu diverifikasi ulang. Ketentuan di Pasal 173 itu ada kemungkinan bertentangan dengan putusan MK padal 2012 yang menyatakan semua parpol harus diverifikasi

Uji Materi juga kemungkinan dilakukan terhadap Pasal 235 ayat (5) tentang sanksi mengikuti pemilu berikutnya bagi parpol yang tidak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:  Tak Penuhi Target, Beberapa RUU Diperpanjang Pembahasannya oleh DPR

Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya menghormati putusan yang diambil DPR terkait UU Penyelenggaraan Pemilu.

“Kita hormati dan pemerintah percaya system demokrasi yang telah dijalankan sudah baik, kemarin,” kata Presiden, Jumat

Jika ada pihak yang ingin mengajukan uji materi terkait UU Penyelenggaraan Pemilu. Presiden mempersilahkan.

“Ini negara hukum, negara demokrasi. Kalau ada yang tidak puas dengan keputusan di DPR, ingin menempuh jalur di Mahkamah Konsitutusi, ya, dipersilahkan,” tutur Presiden. (AH/KO)

Baca: UU Pemilu Digugat, Pemerintah: Silakan 

Tinggalkan Balasan

banner 728x90