Pemenuhan HAM Indonesia Dilaporkan Pada UPR Jenewa 2022

SUARADEWAN.com – Universal Periodic Review (UPR) siklus keempat untuk Indonesia telah terlaksana di Jenewa, Swiss pada tanggal 9 November 2022. UPR adalah salah satu program Dewan HAM PBB yang bertujuan melihat kembali kondisi pelaksanaan pemenuhan HAM di suatu negara secara berkala.

Dalam rekaman video UPR siklus keempat, wakil Pemerintah RI melaporkan capaian-capaian Indonesia dalam pemenuhan HAM. Di antara capaian-capaian tersebut adalah kesuksesan dalam pengesahan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja, mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TP-KS), pembangunan infrastruktur dan penambahan anggaran untuk daerah otonomi Papua, dan juga keberhasilan penanganan Covid-19.

Baca Juga:  BRI Syariah Gandeng 170 Pondok Pesantren Genjot Keuangan Syariah di Indonesia

UPR siklus keempat mempertemukan Delegasi Pemerintah Indonesia, dengan Menteri Hukum dan HAM sebagai pimpinannya, bersama Wakil Tetap RI untuk PBB, dengan 108 negara anggota PBB. Dialog interaktif ini menghasilkan 269 rekomendasi bagi pemajuan dan perlindungan dalam pemenuhan HAM di Indonesia.

Tema rekomendasi pemenuhan HAM yang banyak diterima oleh Delegasi Pemerintah Indonesia meliputi:

1. Rekomendasi atas kesetaraan gender dan perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPR RI: OTSUS Papua Lanjut, Namun Harus Tepat Sasaran

2. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan.

3. Penguatan kerja sama dengan instrumen dan mekanisme HAM Internasional.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi bahan rangkaian konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam negeri, termasuk para pakar dan kelompok masyarakat sipil. Hal ini untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan agenda perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Pada Maret 2023 nanti, Delegasi Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan rekomendasi dan kebijakan beserta pelaksanaannya secara resmi kepada Dewan HAM PBB. ***

Tinggalkan Balasan

banner 728x90