HomeHukum dan HAM

Usulan Hak Angket DPR, KPK : Jangan Ada Yang Melemahkan KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, angkat bicara soal usulan dari anggota DPR RI Fahri Hamzah, yang ingin menggunakan hak angket DPR RI terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan puluhan nama wakil rakyat di Senayan itu. Pasalnya, menurut Fahri, ada ketidakberesan dalam pengusutan KPK terhadap dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

Menurutnya Fahri, apa yang dilakukan KPK saat ini sama seperti saat penanganan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Dimana saat itu banyak politisi yang namanya disebut terlibat, namun ternyata hanya Luthfi yang divonis‎.

Terkait usulan dan pendapat politikus PKS itu, juru bicara KPK Febri diansyah mengatakan, sejauh ini dalam pengusutan kasus pencurian uang negara triliunan rupiah itu KPK sudah bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

“KPK sejauh ini sudah bekerja sesuai kewenangan. Dalam kasus e-KTP, KPK sudah melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan kini masuk persidangan, itu kewenangan KPK,” tegas Febri di Jakarta, Senin (13/3).

Karena itu, Febri meminta kepada pihak manapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan tidak mengganggu apalagi sampai membuat gerakan untuk melemahkan komisi anti rasuah itu.

“Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami minta pihak-pihak lain jangan ada yang melemahkan KPK,” jelas Febri. (ZA)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0