JAKARTA, SUARADEWAN.com – Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat (Fraksi PDI-P) meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.
“Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” ujar Henry, Jumat (8/9).
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Golkar mengatakan kalau pembekuan tidak bisa dilakukan tiba-tiba. Idrus mengatakan temuan-temuan yang didapat Pansus harus diverifikasi terlebih dulu.
Sementara itu PKS sama sekali tidak setuju dengan pernyataan politikus PDIP sekaligus anggota Pansus Hak Angket KPK Henry Yosodiningrat yang ingin membekukan KPK. PKS menolak segala bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.
“PKS sejak awal tegas menolak pelemahan pada KPK. Ide pelemahan pada KPK harus ditolak,” tegas Wasekjen PKS Mardani Ali Sera melalui pesan singkat, Sabtu (9/9/2017).
Petinggi PDIP telah angkat bicara soal pernyataan kadernya ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP tidak dalam posisi merekomendasikan pembekuan KPK.
“Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” jelas Hasto.
Hasto hanya ingin KPK dibenahi internalnya. Proses hukum suatu korupsi diinginkan Hasto berjalan secara transparan.
“Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada,” jelas Hasto.
Senada dengan itu Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN menolak segala upaya untuk melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menolak usulan Pansus Angket mereduksi peran dan pembekuan sementara KPK.
“Keberadaan Pansus kan seharusnya untuk memperkuat. Jadi segala bentuk upaya melemahkan KPK harus ditolak dan ditentang,” Kata Zulkifli saat menghadiri Musyawarah Nasional III Ikatan Alumni Trisakti di Grand Sahid Jaya Hotel, Sabtu (9/9/2017).
Menurut Zulkifli, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, keberadaan KPK masih diperlukan.
“Kita masih butuh KPK yang kuat menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Koreksi boleh, tapi jangan dilemahkan,” tuturnya.
Fraksi PPP juga tegas menolak usul agar KPK disetop sementara alias dibekukan.
“PPP akan secara konsisten menolak setiap wacana atau usulan untuk membekukan, membatasi umur, ataupun membubarkan KPK,” kata anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Sabtu (9/9/2017).
Sekjen PPP ini mengingatkan para anggota Pansus Angket KPK tentang tujuan awal Pansus, yakni memperbaiki kelembagaan dan tata kelola KPK, baik terkait SDM, anggaran, maupun hal-hal terkait pelaksanaan kewenangan dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. PPP setuju bergabung dengan Pansus karena kesepakatan awal bahwa tujuan Pansus sebatas perbaikan kelembagaan dan tata kelola tersebut.
“Soal ini PPP tidak kompromi karena, bagi PPP, persoalan KPK pada dasarnya bukan soal eksistensi kelembagaannya vis a vis dihadapkan dengan Polri dan Kejaksaan, tapi lebih pada persoalan segelintir orang di KPK pada level bukan pimpinan,” pungkasnya. (ALH/DE)
