SUARADEWAN.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Polri harus usut pemalsuan Putusan MK. Ia mengatakan bahwa Polri harus mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perubahan putusan MK. Terlebih sudah ada laporan resmi.
Hal itu ia sampaikan terkait adanya perubahan frasa dalamputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan kata menjadi sangat penting dalam putusan MK.
Bahkan, ia juga menduga hal ini sudah dilakukan berulang kali oleh oknum yang ‘bermain’ terhadap perubahan frasa dalam putusan MK tersebut.
“Saya kira kasus ini memang harus diproses dan diusut. Pasti ada oknum yang bermain. Bukan satu atau dua kali terjadi pengubahan satu kata penting di dokumen penting negara. Ini jelas lahan jual beli,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2).
Diketahui, Sembilan hakim MK dilaporkan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ke Polda Metro Jaya pada Rabu (1/2). Pelaporan tersebut terkait perubahan frasa dalam putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
Dalam salinan putusan tersebut, ada satu frasa yang berbeda dari yang dipublish di website MK dengan putusan yang dibacakan hakim konstitusi pada sidang 23 November 2022, yakni pada kalimat ‘dengan demikian’ diubah menjadi ‘ke depan’. Selain sembilan hakim konstitusi, turut dilaporkan satu panitera dan satu panitera pengganti.
Ahmad Sahroni berharap dugaan perubahan frasa putusan itu diusut polisi secara terang-benderang. Ia juga meminta MK proaktif membantu polisi dalam kasus tersebut dan mengusulkan ke Komisi III DPR RI untuk menjadwalkan rapat Komisi III DPR dengan MK untuk kejelasan masalah tersebut.
“Dugaan pemalsuan biar diproses dahulu oleh kepolisian agar terang-benderang. Saya rasa MK juga harus proaktif membantu polisi membuka kasus ini demi nama baik institusi. Kita jadwalkan undang rapat sama MK masa sidang yang berikut,” tutup Ahmad Sahroni. (***)
