HomeHukum dan HAM

Wakil Ketua MUI Nilai Aksi Ahokers Tidak Taat Hukum

Wakil Ketua MUI Nilai Aksi Ahokers Tidak Taat Hukum

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyayangkan aksi simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pasalnya, aksi yang menuntut pembebasan ahok dari hukumannya itu berlangsung hingga larut malam. Hal ini menurutnya merupakan wajah suram budaya hukum masyarakat Indonesia.

“Kalau demo sampai larut malam, sama saja cara yang tak etis. Karena bernegara yang baik itu taat hukum dan menggugat dengan cara sesuai prosedur,” kata Ikhsan dalam diskusi  bertajuk “Dramaturgi Ahok” di kawasan Cikini, Jakarta Barat, Sabtu (13/5/2017).

Hal ini, terangnya, jelas mengganggu masyarakat dan kondusivitas negara.

Baca Juga:  Aksi 313 Sepi Peminat, Begini Reaksi Menkopolhukam Wiranto

“Ini bisa mengganggu kedamaian, kondusivitas negara,” imbuhnya.

Aksi simpatisan Ahok juga berbeda dengan aksi-aksi lainnya. Baginya, yang sebelumnya lebih tertib dan taat, tertib sampai jam yang sudah ditentukan.

Semestinya, lanjut Ikhsan, para massa aksi dapat meneladani kepribadian Ahok yang taat kepada hukum. Bukan justru menciderai budaya hukum Ahok selama proses persidangan.

”Kita lihat Pak Ahok, ini kan contoh yang baik, taat hukum, di mana 22 kali persidangan dihadiri beliau tanpa mangkir. Ini menunjukkan betapa tinggi budaya hukum yang ditunjukkan Pak Ahok,”

Sementara, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, semangat para aksi penuntutan pembebasan terhadap vonis Ahok adalah bentuk kekecewaan atas kinerja pengadilan yang dinilai kurang adil. Kendati demikian, para aksi unjuk rasa harus tetap patuh pada aturan yang ada, tidak boleh semena-mena.

Baca Juga:  Fatwa MUI: Mahar Politik dalam Bentuk Apapun Hukumnya Haram

“Mereka merasa tak percaya dengan kinerja, sehingga menilai aksi massa adalah langkah tepat,” kata Ubedilah.

Selain itu, Ubedilah melayangkan agar lembaga hukum mengambil langkah kongkrit dalam membenahi kondisi ini.

“Mungkin ada yang salah sehingga masyarakat tidak terima. Tentu penegak hukum sebagai lembaga pemberi keadilan, bisa menjadikan pertimbangan,” pungkasnya. (ms/ok/ko/cn)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: