PADANG, SUARADEWAN.com – Dalam rangka mewujudkan perdamaian “Dari Padang untuk Indonesia”, rektor-rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat mendeklrasikan antiradikalisme, antiintoleransi, dan antiterorisme.
Deklarasi ini berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (15/7/2017), bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kepulauan Riau dan Jambi.
Menurut Rektor UNP Ganefri, pendeklarasian ini sekaligus dalam rangka peresmian gedung baru di UNP, juga peluncuran Minang Enterpreneurship. Dan yang utama dari deklarasi ini, yakni melarang segala bentuk paham dan kegiatan radikalisme, intoleransi, dan terorisme di wilayah kampus se-Sumbar.
“Serta menyatakan perang terhadap obat terlarang, narkoba dan tindakan asusila. Sejalan dengan harapan Wapres yang tertuang dalam bukunya Adil Itu Damai,” tambahnya.
Adapun isi utama lainnya dari deklarasi bersama tersebut, di antaranya adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kerukunan umat beragama dan seluruh etnis budaya yang berbeda sebagaimana telah tertegaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Hadir di acara tersebut, yakni Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Ia turut menyatakan bahwa deklarasi bersama ini merupakan kesepakatan untuk bersama-sama membangun bangsa dan memerangi segala bentuk upaya perpecahan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“Adanya hal itu diharapkan Sumbar dapat aman dan tentram dari radikalisme,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengejar dan menindak tegas penyebaran radikalisme di internet.
“Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi. Karena itu Menkominfo harus mengejar radikalisme di internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ,” ujarnya.
Diketahui, acara tersebut juga turut diikuti oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
