JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka mewujudkan Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah kembali membangun infrastrukturnya berupa tol udara.
Menurut Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kekuatan yang punya nilai ganda sekaligus.
“Kehadiran kekuatan udara bukan hanya sebagai deteren power, melainkan juga memiliki nilai ekonomis,” ujarnya dalam peringatan HUT ke-71 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).
Atas dasar itulah mengapa TNI AU mendukung pembangunan tol udara tersebut. Karena, lanjut Hadi, tak hanya kebijakan ini menjadi upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tetapi juga dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
“Bercermin dari hal itu, TNI AU perlu berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mendukung terwujudnya tol udara sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia bisa terwujud,” imbuh mantan Komandan Pangkalan Udara Malang ini.
Apalagi diketahui bahwa wilayah udara bukan lagi wilayah koosong yang tidak bermakna. Wilayah udara, bagi Hadi, juga sangat menentukan bagi kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan kelangsungan hidup bangsa.
Meski disadari bahwa untuk mencapai kekuatan udara yang modern dan kapabel bukan hal yang muda, tetapi demi menjamin kedaulatan dan integritas wilayah NKRI serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka Indonesia perlu angkatan udara yang kuat. Dan pembangunan tol udara, merupakan salah satu cara mewujudkan itu.
“Peran TNI AU harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan ke dalam Nawa Cita. Di antaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada masyarakat,” ujar Hadi kembali.
Guna mengimplementasikannya, lanjut Hadi, konsep gelar kekuatan harus didasarkan pada ancaman yang potensial dan faktual. Gelar kekuatan yang merata dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga diperlukan. Semuanya bertujuan agar mampu memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“TNI AU juga perlu melakukan perbaikan di berbagai lini, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan pengawasan,” imbuhnya.
Keempat aspek tersebut, bagi Hadi, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. (ms)
