BOMBANA, SUARADEWAN.com– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana menunjukkan kesigapan luar biasa dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan administrasi pemerintahan desa. Komitmen ini terwujud melalui suksesnya pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P, yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Pelantikan yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada hari Senin (6/10/2025) ini merupakan respons cepat Pemerintah Daerah Bombana, yang secara teknis dikoordinasi penuh oleh Dinas PMD, menyusul situasi kekosongan jabatan akibat wafatnya kepala desa definitif sebelumnya. Kehadiran Pj Kades ini sangat krusial untuk memastikan bahwa roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan anggaran di Desa Tahi Ite dapat berjalan tanpa terhenti sedikit pun.
Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Plt Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Peran sentral dinas dalam proses ini ditandai dengan kehadiran dan kesaksian Kepala Dinas PMD, M. Hadi Rahardjo Putra, dalam seremoni pelantikan tersebut.
Kepala Dinas PMD: Kunci Kelancaran Administrasi Desa
M. Hadi Rahardjo Putra, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana, menyatakan apresiasi dan menyambut positif langkah strategis ini. Ia menegaskan bahwa tugas utama dinasnya adalah memastikan tidak ada ruang hampa kekuasaan di tingkat desa yang dapat mengganggu hak-hak dasar masyarakat terhadap pelayanan.
“Dengan dilantiknya Pj Kepala Desa Tahi Ite, kami jamin pelayanan administrasi dan pembangunan di desa tidak akan terhambat. Ini adalah langkah proaktif yang tepat dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi dan misi Bapak Bupati,” ujar M. Hadi Rahardjo Putra. Ia menambahkan, penunjukan Pj Kades merupakan solusi tercepat dan paling efisien untuk menjamin kesinambungan pengelolaan Dana Desa dan program-program yang telah dicanangkan.
Penegasan Bupati: Integritas, Netralitas, dan Tata Kelola Pemerintahan
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa Pj Kepala Desa yang dilantik memikul tanggung jawab besar. Beliau menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dipegang teguh: integritas, profesionalisme, dan netralitas, terutama menjelang agenda politik ke depan.
“Penjabat kepala desa harus menjadi teladan. Pemerintahan harus tetap tertib, administrasi keuangan desa harus transparan, pelayanan publik berjalan optimal, dan yang terpenting, ia harus menjaga netralitas agar tidak mengganggu stabilitas sosial politik di desa,” tegas Bupati. Beliau juga mengingatkan bahwa Pj Kades wajib membangun komunikasi yang harmonis dan efektif dengan perangkat desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat.
Penguatan BUMDes: Motor Ekonomi Desa Mandiri
Lebih lanjut, Bupati Burhanuddin menyoroti kebijakan pemerintah kabupaten untuk menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beliau meminta Pj Kades Tahi Ite, yang berlatar belakang akademisi dan birokrat, untuk fokus merevitalisasi BUMDes.
“BUMDes adalah instrumen resmi untuk mendorong kemandirian ekonomi. Dinas PMD akan terus mendampingi, namun Pj Kades harus memastikan pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga keuntungan yang dihasilkan benar-benar kembali dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemegang saham utama,” imbuhnya.
Pj Kades Tekadkan Pengabdian Tulus
Menyambut amanah yang dipercayakan, Pj. Kepala Desa Tahi Ite, Moh. Syukur Pimpie, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan tersebut. Ia bertekad untuk menjadi mitra yang suportif bagi Pemerintah Kabupaten.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bombana atas amanah ini. Saya berjanji akan bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, dan berdedikasi tinggi sebagai bentuk pengabdian tulus kepada masyarakat Tahi Ite,“ ucap Syukur.
Keberhasilan Dinas PMD dalam memfasilitasi pelantikan ini adalah bukti nyata sinergi antara unit kerja pemerintah daerah. Hal ini memastikan bahwa kebijakan strategis Bupati dapat diterjemahkan dengan cepat di tingkat tapak demi terciptanya stabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana. ( Adv )
